Anggota DPR Arif Budimanta (Fraksi PDIP) mengatakan, perlu dimasukkan indikator kemiskinan didalam batang tubuh RUU APBN 2012. karena berdasarkan data menunjukkan tahun 2009-2011 saja terdapat kenaikan penduduk hampir miskin 7.5 juta orang. Sementara terdapat peralihan dari posisi orang kaya menjadi turun kelas sebesar 6 juta orang. "Ini semua menunjukkan tidak ada development policy yang kurang tepat,"katanya.

Jika digabungin, jelasnya, maka jumlah posisi penduduk miskin dan hampir miskin bisa mencapai 57.8 juta orang sebagian besar bergerak dibidang pertanian.  "Karena alasan itu PDIP merasa penting meletakkan indikator kemiskinan didalam RUU APBN 2012,"jelasnya pada sidang paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Anis Matta, di Gedung Nusantara II, Jum'at, (28/10).

Dengan dimasukkan didalam RUU APBN,lanjutnya, terlihat adanya prioritas bagi para Petani tersebut. "Akan sangat tidak dihargai bila kita tidak memberikan perhatian terhadap mereka, sedangkan didalam kontrak karya industri daya alam kita banyak memberikan bonus bagi masyarakat tidak miskin,"jelasnya.

Meskipun adanya interupsi dari sejumlah Anggota Dewan, DPR akhirnya menyetujui RUU APBN tahun anggaran 2012 untuk ditetapkan menjadi UU. "Apakah semua setuju terhadap pembahasan RUU ini,"tanya Wakil Ketua DPR Anis Matta dihadapan sidang Paripurna, Gedung DPR, Jum'at,(28/10). dijawab oleh anggota "setujuu" akhirnya Anis Matta mengetok palu sidang sebagai tanda persetujuannya.

Pada kesempatan itu, Ketua Badan Anggaran DPR Melchias Marcus Mekeng mengatakan, terdapat poin penting yang disepakati dan disetujui dewan antara lain, Target Pertumbuhan Ekonomi (PDB) sebesar 6.7 persen, kurs Rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp. 8800, sementara tingkat suku bunga SBN sebesar 6 persen, target lifting minyak mentah sebesar 950 ribu barel perhari harga patokan minyak mentah Indonesia 90 dollar perbarel. (si)